UNY Menuju REMA Kembali

Posted on

tugofwar

Konferensi Mahasiswa ialah majelis tertinggi bagi mahasiswa dalam sistem Keluarga Mahasiswa (KM). Konferensi Mahasiswa diadakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk membahas hal-hal yang fundamental. Salah satunya ialah perubahan sistem Keluarga Mahasiswa (KM) menjadi Republik Mahasiswa (REMA) yang dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, 13-14 November 2014 pukul 08.00 WIB hingga selesai di Ruang Sidang Umum Rektorat UNY dan Student Center.

Konferensi ini dianggap perlu untuk membahas apakah KM adalah sistem yang sesuai dengan kondisi UNY. Hal ini dilandaskan pada berbagai wacana seperti KM yang cacat hukum.

Konferensi Mahasiswa dimulai dengan pembahasan tata tertib yang dilaksanakan pada hari kamis, 13 November 2014 di Ruang Sidang Umum dan berlanjut dengan pembahasan penetapan REMA yang dilaksanakan pada hari jumat,14 November 2014. Akan tetapi, di hari kedua pembahasan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB setelah sebelumnya belum memenuhi kuorum sidang dan berpindah tempat ke Student Center lantai 3.

Sebelum penetapan sistem KM atau REMA, sedikit diulas didalamnya sejarah pembekuan REMA oleh beberapa peserta sidang yang mengalami dan mengetahui seluk beluknya. Diungkapkan bahwa pada tahun 2010 terjadi sengketa dalam pemilwa yang telah diadakan. Karena sengketa yang terus saja berkembang dan tidak juga menemukan solusi, akhirnya pihak rektorat membekukan BEM REMA UNY. Ditekankan oleh sumber bahwa yang dibekukan ialah organisasinya, bukan sistemnya. Disebutkan oleh mahasiswa FMIPA bahwa pembekuan BEM REMA UNY dilandasakan pada SK Rektor yang masih perlu dicermati sebagai bukti. Akan tetapi, kemudian dibentuklah Tim Tujuh yang dia akui sebagai Tim Enam oleh Rektorat untuk merumuskan sistem baru dengan tujuan untuk meminimalisir konflik. Sehingga tercetuslah Keluarga Mahasiswa atau KM yang dirasa sesuai menurut Tim Tujuh. Disampaikan pula bahwa AD/ART KM UNY yang pertama kali dirumuskan belum disetujui oleh pihak rektorat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tandatangan rektorat pada AD/ART yang disusun. Pernyataan ini diperkuat pula dengan pernyataan dari Ketua DPM KM UNY 2014.

Sumber lain mengatakan bahwa penerapan sistem di UNY baik KM maupun REMA tidak akan menjadi sebuah masalah selama tiap-tiap fakultas memiliki suara yang sama, satu suara.

Selain itu, dilakukan jajak pendapat antar fakultas untuk mengkomparasikan antara sistem KM dengan REMA yang berujung pada bagaimana kondisi ormawa pada saat ini (selama diadakan KM). Sebagian besar mengatakan bahwa kondisi ormawa saat ini mengalami degradasi sebelumnya dimana kader untuk kepengurusan selanjutnya begitu minim, pemilwa yang seolah belum sesuai dengan keinginan mahasiswa dengan dibuktikan masih banyaknya angka golput mahasiswa dan sedikitnya mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai calon ketua HIMA, calon ketua BEM- wakil ketua BEM, dan anggota DPM, pendidikan politik yang cenderung tidak ada, dan lain-lain.

si-mprs-19672_副本

Dari sesi jajak pendapat kemudian disampaikan pernyataan tiap fakultas yang mewakili mayoritas suara mahasiswa masing-masing fakultas. Dimana Fakultas Ekonomi menganggap bahwa KM yang lebih sesuai dan representatif bagi Fakultas Ekonomi sendiri. Fakultas Ilmu Sosial yang menganggap bahwa REMA lah yang lebih sesuai karena Fakultas Ilmu Sosial ialah fakultas pergerakan. Fakultas Ilmu Pendidikan yang bahkan lebih memilih untuk tidak menghadiri konferensi sebagai aksi penolakan terhadap REMA. Fakultas Ilmu Keolahragaan yang mengatakan bahwa tidak masalah meskipun diganti dengan REMA karena KM pun tidak terlalu banyak memberikan pengaruh. Fakultas Teknik yang menyatakan bahwa REMA pun tidak akan terlalu berpengaruh karena Fakultas Teknik baru satu tahun menerapkan sistem Keluarga Mahasiswa atau KM. Fakultas Matematika dan IPA diwakili oleh pendahulunya mengatakan REMA lah yang lebih sesuai. Fakultas Bahasa dan Sastra yang kekeuh bahwa KM lah yang lebih sesuai.

Dari hasil jajak pendapat tersebut, tetap saja belum menemukan jawaban pasti. Namun dimenit-menit terakhir sekitar waktu maghrib akhirnya disepakati bahwa REMA akan diterapkan pada tahun 2015. Pembahasan Undang-undang REMA akan dibahas pada saat Sidang Umum KM UNY. Keputusan ini dapat dilihat dalam Ketetapan yang dilampirkan disini.

Lalu bagaimana tanggapanmu, mahasiswa UNY? Apakah keputusan ini sudah mewakili suaramu?

Advertisements

FAKTA MENARIK KABINET KERJA

Posted on Updated on

Ada hal yang ditunggu-tunggu oleh negarawan, pengamat, dan masyarakat dari Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo, terkait program revolusi mental yang beliau janjikan. Hal tersebut adalah komposisi kabinet untuk 5 tahun kerja kedepan. Akhirnya, pada hari Minggu yang lalu, tanggal 26 Oktober 2014, Jokowi mengumumkan susunan kabinet di halaman Istana Negara.

Kabinet pemerintahan yang diberi nama Kabinet Kerja ini memiliki komposisi yang menarik. Beberapa fakta menarik itu adalah:

  1. 8 Menteri Perempuan

Jumlah keterwakilan perempuan di Kabinet Kerja Jokowi-JK lebih banyak dibandingkan pada kabinet-kabinet sebelumnya. Sebelum mengumumkan anggota Kabinet Kerja, Presiden Jokowi terlebih dulu menyeleksi menteri-menterinya dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK.

  1. 8 Menteri yang Tidak Direkomendasikan KPK

Penundaan pengumuman kabinet baru Jokowi karena ia melibatkan KPK  dan PPATK untuk memilih menteri yang bersih. Namun beredar kabar ada 8 nama yang tidak direkomendasikan oleh KPK tetap masuk dalam kabinet.

  1. Ada Menteri yang Tidak Lulus SMA

Salah satu fakta yang paling menarik adalah adanya salah satu menteri  di Kabinet Kerja yang tidak lulus SMA. Perempuan perkasa yang dipilih menjadi menteri  Kelautan dan Perikanan adalah Susi Pudjiastuti. Perempuan ini adalah pengusaha yang bergerak di bidang perikanan dan penerbangan.

  1. Pertama Kali Menteri Luar Negeri Perempuan

Retno LP Marsudi adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Berbeda dengan sebelumnya, jabatan menteri Luar Negari biasanya dijabat oleh Laki-laki. Perempuan ini sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Belanda.  Perempuan ini telah dua kali menjadi Duta Besar (Dubes) dan merupakan seorang diplomat profesional.

  1. Menteri Perempuan Pertama Papua

Kehadiran menteri perempuan asal Papua, Yohan S. Yembisi, sebagai bukti tidak adanya bahwa Indonesia Timur pun bisa berbuat banyak. Dengan adanya menteri dari Papua di Kabinet Kerja yang dinahkodai Jokowi ini diyakini akan menambah semangat masyarakat Indonesia bagian Timur khususnya Papua untuk turut membangun bangsa.

government

Demikian banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Presiden baru kita. Semoga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Mari kita lihat perubahan apa lagi yang akan terjadi 🙂

Salam One Heart

Apa Kabar Legislasi Indonesia?

Posted on

Apa kabar Indonesia? Bagaimana kabar legislasi Indonesia?

Banyak dari kita, rakyat Indonesia seolah telah mengerti bagaimana keadaan pemerintahan negaranya. Terutama Legislasinya, mulai dari tingkat daerah hingga pusat yang menjadi akar legislasi di Indonesia.

Tak ada yang menyangkal bahwa carut marut pemerintahan telah terjadi begitu lama sejak negara demokrasi bernama Indonesia ini berdiri dengan kakinya sendiri. Entah apa yang salah. Sistemnya? Atau orang-orang yang ada didalam nya? Hal ini menjadi pertanyaan yang belum juga memberikan kepuasan jawaban bagi rakyat Indonesia.

Kini, agenda besar Indonesia telah usai. Dengan berbagai persoalan yang masih saja tersisa. Pesta demokrasi telah mencetak wajah-wajah baru untuk Indonesia. Benarkah wajah-wajah baru yang memegang kendali pemerintahan Indonesia? Benarkah generasi muda yang duduk menjadi cover Indonesia masa depan? Atau generasi muda yang berpikiran layaknya generasi tua?

Lalu, apakah wajah-wajah yang sekarang ini yang memang dibutuhkan Indonesia dengan carut-marut Indonesia yang diwariskan dari tahun-tahun sebelumnya? Berbagai pertanyaan yang tentunya membutuhkan jawaban.

Maka, kami Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Ekonomi UNY (DPM FE UNY) memberikan fasilitas bagi masyarakat baik mahasiswa maupun umum untuk berdiskusi dan bertukar pikiran dalam acara Dialog Legislasi Mahasiswa (Dialegma). Dan temukan jawabannya.

wpid-1-penegakan-hukum

Menyambut Harapan Baru di Hari Kejaksaan

Posted on

Nama besar kejaksaan sebagai lembaga yudikatif yang diharapkan masyarakat dapat menegakkan keadilan dan supermasi hukum beberapa periode belakangan ini tercoreng. Banyak terjadinya manipulasi kasus, korupsi, suap, dan beberapa tindakan penyalahgunaan wewenang yang telah terbukti menempatkan aparat penegak hukum sebagai aktor didalamnya menciptakan citra buruk dan turunnya kepercayaan dimata masyarakat.

images

Hari kejaksaan yang akan diperingati sekitar satu bulan lagi, tepatnya pada tanggal 22 Juli dapat dijadikan sebagai momen yang baik untuk mengevalusi kinerja lembaga peradilan selama ini sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi penegakan hukum di Indonesia. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya tindakan tegas untuk dapat mewujudkan supermasi hukum baik melalui peraturan, pengawasan, maupun ketepatan eksekusinya. Setiap aparat penegak hukum yang telah terbukti melakukan tindakan melawan hukum harus segera dicopot/ diberhentikan dari lembaga yang bersangkutan.

Mengembalikan citra kejaksaan sebagai lembaga independen yang bersih serta memulihkan kepercayaan masyarakat bukan sesuatu yang mudah sehingga momen penyambutan hari kejaksaan dapat dijadikan sebagai momen kita bersama untuk mewujudkan sistem pengawasan yang kuat, yang dapat melibatkan semua elemen, tidak hanya para aparat namun termasuk masyarakat didalamnya. Kepatuhan terhadap kode etik oleh para aparat penegak hukum dapat pula menunjukan keseriusan meraka dalam upaya menegakkan prinsip peradilan. Yang diharapkan adalah terwujud iklim peradilan yang lebih baik, yang bersih dan sehat sehingga dapat menumbuhnya semangat dalam memberantas mafia peradilan serta mengembalikan kepercayaan publik terhadap lembaga kejaksaan. Wahai mahasiswa, para pemuda harapan bangsa berpartisipasilah

(Anisa Nur Hidayati)

SEKELIBAT DEBAT

Posted on

Indonesia saat ini sedang disuguhkan acara 5 tahunan sekali dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) yaitu Debat Capres dan Cawapres. Debat yang diadakan berlangsung sebanyak 5 kali dengan tema debat yang berbeda. Sekilas tujuan diadakannya Debat Capres dan Cawapres ini adalah agar masyarakat Indonesia mengenal visi-misi Capres dan Cawapres dari berbagai pertanyaan dari moderator debat. Pertanyaannya, apakah tujuan itu terpenuhi? Apa indikator keberhasilan acara ini? Adakah tujuan tambahan dari acara debat ini?

Kunci keberhasilan dari sebuah acara adalah audience. Bagaimana tingkat kepahaman audience mengenai tujuan acara sebelum acara berlangsung, saat acara berlangsung, dan setelah acara berlangsung. KPU harus memiliki riset mengenai hal ini. Adakah riset tersebut? Trending topic di sosial media, meraih rating televisi yang tinggi,dan mendapat riuh tepuk tangan di studio sungguh menjadi tidak berguna ketika warga negara Indonesia tetap tidak mengenal para kandidat dan tidak tertarik untuk menggunakan hak suaranya.

Seperti menjadi tugas abadi, menekan angkat golput adalah tugas berat KPU. Waktu penyelenggaraan pilpres pun sudah tinggal hitungan hari. KPU seharusnya memanfaatkan acara akbar seperti Debat Capres dan Cawapres yang disiarkan televisi ini dengan sadar konsep dasar pertelevisian. Televisi selalu mengawinkan sisi informatif dan menghibur. Tetapi, acara debat yang berlangsung kurang lebih 2 jam ini tidak memiliki daya tarik yang kuat terutama dari moderatornya. Moderator tidak hanya harus netral dan dapat mengatur lalu lintas debat, juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang baik dan menarik agar tidak membuat bosan audience dan membuat mereka mudah mengganti ke channel televisi lain. Dengan tidak memperhatikan bagaimana cara mempertahankan audience untuk tetap duduk dan menonton acara debat tersebut dari awal hingga akhir, apakah bisa KPU mampu menekan angka golput?

(Andre Rezza Syah Putra)

Jadwal Debat Capres - Cawapres 2014 Di Televisi Lokal