UNY Menuju REMA Kembali

Posted on

tugofwar

Konferensi Mahasiswa ialah majelis tertinggi bagi mahasiswa dalam sistem Keluarga Mahasiswa (KM). Konferensi Mahasiswa diadakan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa untuk membahas hal-hal yang fundamental. Salah satunya ialah perubahan sistem Keluarga Mahasiswa (KM) menjadi Republik Mahasiswa (REMA) yang dilaksanakan pada hari Kamis-Jumat, 13-14 November 2014 pukul 08.00 WIB hingga selesai di Ruang Sidang Umum Rektorat UNY dan Student Center.

Konferensi ini dianggap perlu untuk membahas apakah KM adalah sistem yang sesuai dengan kondisi UNY. Hal ini dilandaskan pada berbagai wacana seperti KM yang cacat hukum.

Konferensi Mahasiswa dimulai dengan pembahasan tata tertib yang dilaksanakan pada hari kamis, 13 November 2014 di Ruang Sidang Umum dan berlanjut dengan pembahasan penetapan REMA yang dilaksanakan pada hari jumat,14 November 2014. Akan tetapi, di hari kedua pembahasan dimulai sekitar pukul 14.00 WIB setelah sebelumnya belum memenuhi kuorum sidang dan berpindah tempat ke Student Center lantai 3.

Sebelum penetapan sistem KM atau REMA, sedikit diulas didalamnya sejarah pembekuan REMA oleh beberapa peserta sidang yang mengalami dan mengetahui seluk beluknya. Diungkapkan bahwa pada tahun 2010 terjadi sengketa dalam pemilwa yang telah diadakan. Karena sengketa yang terus saja berkembang dan tidak juga menemukan solusi, akhirnya pihak rektorat membekukan BEM REMA UNY. Ditekankan oleh sumber bahwa yang dibekukan ialah organisasinya, bukan sistemnya. Disebutkan oleh mahasiswa FMIPA bahwa pembekuan BEM REMA UNY dilandasakan pada SK Rektor yang masih perlu dicermati sebagai bukti. Akan tetapi, kemudian dibentuklah Tim Tujuh yang dia akui sebagai Tim Enam oleh Rektorat untuk merumuskan sistem baru dengan tujuan untuk meminimalisir konflik. Sehingga tercetuslah Keluarga Mahasiswa atau KM yang dirasa sesuai menurut Tim Tujuh. Disampaikan pula bahwa AD/ART KM UNY yang pertama kali dirumuskan belum disetujui oleh pihak rektorat, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya tandatangan rektorat pada AD/ART yang disusun. Pernyataan ini diperkuat pula dengan pernyataan dari Ketua DPM KM UNY 2014.

Sumber lain mengatakan bahwa penerapan sistem di UNY baik KM maupun REMA tidak akan menjadi sebuah masalah selama tiap-tiap fakultas memiliki suara yang sama, satu suara.

Selain itu, dilakukan jajak pendapat antar fakultas untuk mengkomparasikan antara sistem KM dengan REMA yang berujung pada bagaimana kondisi ormawa pada saat ini (selama diadakan KM). Sebagian besar mengatakan bahwa kondisi ormawa saat ini mengalami degradasi sebelumnya dimana kader untuk kepengurusan selanjutnya begitu minim, pemilwa yang seolah belum sesuai dengan keinginan mahasiswa dengan dibuktikan masih banyaknya angka golput mahasiswa dan sedikitnya mahasiswa yang mencalonkan diri sebagai calon ketua HIMA, calon ketua BEM- wakil ketua BEM, dan anggota DPM, pendidikan politik yang cenderung tidak ada, dan lain-lain.

si-mprs-19672_副本

Dari sesi jajak pendapat kemudian disampaikan pernyataan tiap fakultas yang mewakili mayoritas suara mahasiswa masing-masing fakultas. Dimana Fakultas Ekonomi menganggap bahwa KM yang lebih sesuai dan representatif bagi Fakultas Ekonomi sendiri. Fakultas Ilmu Sosial yang menganggap bahwa REMA lah yang lebih sesuai karena Fakultas Ilmu Sosial ialah fakultas pergerakan. Fakultas Ilmu Pendidikan yang bahkan lebih memilih untuk tidak menghadiri konferensi sebagai aksi penolakan terhadap REMA. Fakultas Ilmu Keolahragaan yang mengatakan bahwa tidak masalah meskipun diganti dengan REMA karena KM pun tidak terlalu banyak memberikan pengaruh. Fakultas Teknik yang menyatakan bahwa REMA pun tidak akan terlalu berpengaruh karena Fakultas Teknik baru satu tahun menerapkan sistem Keluarga Mahasiswa atau KM. Fakultas Matematika dan IPA diwakili oleh pendahulunya mengatakan REMA lah yang lebih sesuai. Fakultas Bahasa dan Sastra yang kekeuh bahwa KM lah yang lebih sesuai.

Dari hasil jajak pendapat tersebut, tetap saja belum menemukan jawaban pasti. Namun dimenit-menit terakhir sekitar waktu maghrib akhirnya disepakati bahwa REMA akan diterapkan pada tahun 2015. Pembahasan Undang-undang REMA akan dibahas pada saat Sidang Umum KM UNY. Keputusan ini dapat dilihat dalam Ketetapan yang dilampirkan disini.

Lalu bagaimana tanggapanmu, mahasiswa UNY? Apakah keputusan ini sudah mewakili suaramu?

FAKTA MENARIK KABINET KERJA

Posted on Updated on

Ada hal yang ditunggu-tunggu oleh negarawan, pengamat, dan masyarakat dari Presiden Indonesia ke-7, Joko Widodo, terkait program revolusi mental yang beliau janjikan. Hal tersebut adalah komposisi kabinet untuk 5 tahun kerja kedepan. Akhirnya, pada hari Minggu yang lalu, tanggal 26 Oktober 2014, Jokowi mengumumkan susunan kabinet di halaman Istana Negara.

Kabinet pemerintahan yang diberi nama Kabinet Kerja ini memiliki komposisi yang menarik. Beberapa fakta menarik itu adalah:

  1. 8 Menteri Perempuan

Jumlah keterwakilan perempuan di Kabinet Kerja Jokowi-JK lebih banyak dibandingkan pada kabinet-kabinet sebelumnya. Sebelum mengumumkan anggota Kabinet Kerja, Presiden Jokowi terlebih dulu menyeleksi menteri-menterinya dengan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan PPATK.

  1. 8 Menteri yang Tidak Direkomendasikan KPK

Penundaan pengumuman kabinet baru Jokowi karena ia melibatkan KPK  dan PPATK untuk memilih menteri yang bersih. Namun beredar kabar ada 8 nama yang tidak direkomendasikan oleh KPK tetap masuk dalam kabinet.

  1. Ada Menteri yang Tidak Lulus SMA

Salah satu fakta yang paling menarik adalah adanya salah satu menteri  di Kabinet Kerja yang tidak lulus SMA. Perempuan perkasa yang dipilih menjadi menteri  Kelautan dan Perikanan adalah Susi Pudjiastuti. Perempuan ini adalah pengusaha yang bergerak di bidang perikanan dan penerbangan.

  1. Pertama Kali Menteri Luar Negeri Perempuan

Retno LP Marsudi adalah perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri. Berbeda dengan sebelumnya, jabatan menteri Luar Negari biasanya dijabat oleh Laki-laki. Perempuan ini sebelumnya menjabat sebagai Duta Besar Indonesia di Belanda.  Perempuan ini telah dua kali menjadi Duta Besar (Dubes) dan merupakan seorang diplomat profesional.

  1. Menteri Perempuan Pertama Papua

Kehadiran menteri perempuan asal Papua, Yohan S. Yembisi, sebagai bukti tidak adanya bahwa Indonesia Timur pun bisa berbuat banyak. Dengan adanya menteri dari Papua di Kabinet Kerja yang dinahkodai Jokowi ini diyakini akan menambah semangat masyarakat Indonesia bagian Timur khususnya Papua untuk turut membangun bangsa.

government

Demikian banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Presiden baru kita. Semoga memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Mari kita lihat perubahan apa lagi yang akan terjadi 🙂

Salam One Heart